a
Selamat Datang di Blog Pribadi Samsul Bahri - Hadir Untuk Berbagi

Senin, 19 Agustus 2013

MENANTI ANGGOTA DPR/DPRD MENJADI "WAKIL RAKYAT"

Menanti anggota DPR/DPRD menjadi Wakil Rakyat, sebuah judul yang barangkali buat sebagian orang kedengaran aneh, bukankah anggota DPR/DPRD itu merupakan wakil rakyat ? Namun bagi sebagian yang lain mungkin cukup memahami makna dari judul tersebut. 


Memang anggota DPR/DPRD merupakan wakil rakyat mengingat DPR/DPRD merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah, apakah hanya persoalan nama yang menyebabkan mereka disebut wakil rakyat ?
Ternyata tidak karena amanat UU mewajibkan mereka bekerja atas nama rakyat. Lihat Fungsi, Hak dan wewenang yang mereka miliki, semuanya memungkinkan mereka bekerja berdasarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang mereka wakili, namun persoalannya adalah, apakah segala kewenangan dan fasilitas yang diperoleh sudah dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat? Allahu'alam. Jika kita melihat fakta yang ada, ada anggota Dewan yang sudah melaksanakan fungsinya dengan benar, namun masih banyak yang tidak mengerti atau pura - pura tidak mengerti dengan kewajiban mereka.


Itulah potret masa kini, bagaimana dengan masa yang akan datang ? 2014 tidak lama lagi, pesta demokrasi yang dihelat lima tahun sekali kembali akan digelar, tepatnya 9 April 2014. Hasil pemilu tersebut tentunya sangat menentukan wajah Indonesia dalam lima tahun kedepan. Salah dalam menentukan pilihan maka kerugian akan dialami dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Sistem pemilu proporsional terbuka sesungguhnya membuka ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menentukan wakil mereka, yang terpilih adalah yang betul - betul memperoleh dukungan yang banyak dari rakyat, bukan nomor urut lagi

Untuk menghasilkan wakil rakyat (pemimpin) yang baik, perlu suatu tolok ukur yang jelas, Islam sebagai agama mayoritas penduduk di negara ini sesungguhnya punya teladan yang tiada duanya di Dunia ini yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan pilihan. Tidak ada salahnya kita mencari tahu, memahami dan melaksanakan sifat kepemimpinan yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di sebutkan didalam Al-Quran "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang - orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah" (QS Al Azhab. 21)

Berikut ini empat sifat kepemimpinan Rasulullah SAW :

  1. Amanah (bisa dipercaya), seorang pemimpin harus orang yang bisa dipercaya, bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya. 
  2. Siddiq (berkata benar), berkata benar dalam hal ini bukan saja jujur perkataannya tapi juga benar apa yang dikatakannya.
  3. Tabligh (menyampaikan), harus merani menyampaikan kebenaran, berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tidak semata - mata tunduk pada kekuatan yang lebih besar.
  4. Fathonah (pintar,cerdik), bagaimana mungkin kita bisa berharap banyak kepada orang yang tidak menguasai permasalahan, tidak mengerti fungsi, hak, tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang ada, seorang pemimpin haruslah orang yang betul - betul faham dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan Pemilu Lagislatif, ini merupakan peran partai politik untuk memberikan pelatihan kepada seluruh calon, sehingga calon yang diusung betul - betul mengerti tentang tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan.
Inilah sifat - sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin termasuk dalam hal ini Anggota DPR/DPRD. Masyarakat silahkan pelajari rekam jejak para calon anggota DPR/DPRD yang ada, tentukanlah pilihan berdasarkan pendekatan empat hal tersebut. Mungkin tidak ada yang persis sama, tetapi paling tidak mendekati. Jangan sekali - kali menentukan pilihan karena pemberian atau pun janji - janji manis. Insya Allah dengan pilihan yang tepat akan menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan.

Persoalannya kemudian adalah, apakah orang yang memenuhi kriteria tersebut dapat terus mempertahankannya ketika sudah terpilih ? Disinilah peran Partai Politik pengusung sang calon, partai politik harus bisa mengambil tindakan tegas terhadap anggota Dewan yang "nakal" seperti terlibat Korupsi, Narkoba, tidak memperhatikan konstituennya, tidak aktif turun ke daerah pemilihannya dan lain - lain perilaku yang tidak baik, yang tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat. Terhadap anggota yang seperti ini harus diambil tindakan tegas. Penggantian Antar Waktu adalah jalan terbaik demi kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu peserta pemilu, sudah mengantisipasi hal tersebut dengan mewajibkan seluruh Calegnya menanda tangani Fakta Integritas, bersedia di PAW jika tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan sebagai wakil rakyat. Semoga hal tersebut dapat mengawal anggota dewan untuk tetap berada pada jalur yang benar. Semoga.

*tulisan ini juga saya muat di www.bangsamsul.com

2 komentar:

  1. DPR dont woles....
    jadi ingat bait di lirik lagu Iwan Fals "Surat buat Wakil Rakyat" :
    Di hati dan lidahmu kami berharap
    Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
    Jangan ragu jangan takut karang menghadang
    Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul Jal, klu cuma diam mending jangan jadi anggota dewan.

      Hapus